KEMISKINAN
Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas
Mata Kuliah Ekonomi Makro Islam
Disusun oleh :
Nur Hayati
213-14-018
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Kemiskinan merupakan hal yang tidak asing lagi bagi kita karena menyangkut berbagai macam aspek seperti hak untuk terpenuhinya pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Agar kemiskinan di Indonesia dapat menurun diperlukan dukungan dan kerja sama dari pihak masyarakat dan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah ini.Melihat kondisi negara Indonesia yang masih memiliki angka kemiskinan tinggi, penulis tertarik untuk mengangkat masalah kemiskinan di Indonesia dan penanggulangannya.
Saat ini, kemiskinan adalah masalah yang sangat sulit diatasi apalagi bagi negara berkembang. Kemiskinan menjadi momok dan kata yang sangat menakutkan karena semua orang pasti tidak mau menjadi miskin. Hal itu berawal dari dua sebab, yaitu diri sendiri dan orang lain. Pertama, kurangnya kemampuan individu untuk mengembangkan kemampuan dirinya sendiri memperoeh kehidupan yang lebih baik. Kedua, kelicikan orang yang berpangkat merampas harta yang bukan miliknya alias korupsi.
Negara Indonesia merupakan negara agraris, akan tetapi perekonomian masih rendah di Indonesia terutama di desa, itu semua menyebabkan kemiskinan. Kemiskinan disebabkan pekerjaan masyarakat yang tidak menentu. Kebanyakan masyarakat desa bekerja sebagai buruh dan petani dengan pendapatan yang rendah. Masyarakat petani tergolong masyarakat miskin karena masyarakat petani tersebut mempunyai banyak keterbatasan salah satunya yaitu, pengetahuan dan teknologi.
Masalah kemiskinan di Indonesia masih merupakan hal yang perlu memperoleh perhatian. Jumlah orang yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional masih signifikan. Dicatat bahwa pada tahun 1985 Indonesia menduduki peringkat negara termiskin di dunia. Pada tahun 1966 Pendapatan Nasional Brutonya hanya US$50,- per kapita per tahun; sekitar 60 persen orang Indonesia dewasa tidak dapat membaca dan menulis; dan mencapai 65 persen penduduk negara tersebut hidup dibawah garis kemiskinan (Tambunan, 2006).
Kemiskinan salah satu penghalang kesejahteraan hidup masyarakat desa, untuk itu masyarkat desa harus bekerja sama untuk meningkatkan pembangunan perekonomian dan pemerintah harus peka terhadap masalah kemiskinan yang masih terjadi di dalam masyarakat.
Perekonomian Indonesia sejak krisis ekonomi pada pertengahan 1997 membuat kondisi ketenagakerjaan Indonesia ikut memburuk. Sejak itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga tidak pernah mencapai 7-8 persen.
Sejak tahun 2002, sebuah tim yang terdiri dari para analis Indonesia dan manca negara, dibawah naungan Program Analisa Kemiskinan di Indonesia (INDOPOV) di kantor Bank Dunia Jakarta, telah mempelajari karakteristik kemiskinan di Indonesia. Mereka telah berusaha untuk mengidentifikasikan apa yang bermanfaat dan tidak bermanfaat dalam upaya pengentasan kemiskinan, dan untuk memperjelas pilihan-pilihan apa saja yang tersedia untuk pemerintah dan lembaga-lembaga non-pemerintah dalam upaya mereka untuk memperbaiki standar dan kualitas kehidupan masyarakat miskin makalah mencoba untuk menganalisa sifat multi-dimensi dari kemiskinan di Indonesia pada saat ini melalui pandangan baru yang didasarkan pada perubahan-perubahan penting yang terjadi di negeri ini selama satu dekade terakhir. Sebelum ini, Bank Dunia telah menyusun Kajian-Kajian Kemiskinan, yaitu pada tahun 1993 dan 2001, namun kajian-kajian tersebut tidak membahas masalah kemiskinan secara mendalam. Kajian ini memaparkan kekayaaan pengetahuan yang dimiliki oleh Bank Dunia dan Pemerintah Indonesia dan penulis berharap bahwa kajian ini akan menjadi sumbangan penting untuk menghangatkan diskusi kebijakan yang ada dan pada akhirnya akan membawa perubahan dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan upaya-upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia.
B. Rumusan Masalah
Seperti yang telah diuraikan pada latar belakang, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana keadaan kemiskinan di Indonesia?
2. Apa saja jenis-jenis kemiskinan?
3. Faktor apa yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia?
4. Apa saja dampak kemiskinan?
5. Bagaimana cara mengukur kemiskinan?
6. Bagaimana kondisi kemiskinan di pedesaan?
7. Apa kebijakan anti kemiskinan?
8. Bagaimana langkah-langkah untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia?
C. Tujuan Penulisan
Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah:
1. Untuk mengetahui keadaan kemiskinan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui jenis-jenis kemiskinan.
3. Untuk mengetahui faktor penyebab kemiskinan di Indonesia.
4. Untuk mengetahui dampak kemiskinan.
5. Untuk mengetahui cara mengukur kemiskinan.
6. Untuk mengetahui kondisi kemiskinan di pedesaan.
7. Untuk mengetahui kebijakan anti kemmiskinan.
8. Untuk mengetahui langkah-langkah untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia.
BAB II
PEMBAHASAN
A. Definisi Kemiskinan
Menurut wikipedia, kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.
Istilah "negara berkembang" biasanya digunakan untuk merujuk kepada negara-negara yang "miskin". Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan (poverty line) merupakan dua masalah besar di banyak negara-negara berkembang (LDCs), tidak terkecuali di Indonesia.
Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup:
1. Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
2. Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi. Gambaran kemiskinan jenis ini lebih mudah diatasi daripada dua gambaran yang lainnya.
3. Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia. Gambaran tentang ini dapat diatasi dengan mencari objek penghasilan di luar profesi secara halal. Perkecualian apabila institusi tempatnya bekerja melarang.
B. Jenis-Jenis Kemiskinan
Besarnya kemiskinan dapat diukur dengan atau tanpa mengacu kepada garis kemiskinan. kemiskinan adalah suatu kondisi dimana semuanya serba kekurangan, misalnya saja miskin jasmani, berarti kekurangan makanan, minuman dan tempat berlindung. Hal-hal ini berkaitan erat dengan kualitas hidup seseorang.
Tahun 2009, pemerintah memperkirakan angka kemiskinan nasional sekitar 12 sampai 13,5% dan pemerintah masih terus berjuang untuk menanggulangi kemiskinan tersebut.
Macam-macam kemiskinan, antara lain sebagai berikut:
1. Kemiskinan relatif adalah suatu ukuran mengenai kesenjangan di dalam distribusi pendapatan, biasanya dapat didefinisikan dalam kaitannya dengan tingkat rata-rata dari distribusi yang dimaksud. Konsep yang mengacu kepada garis kemiskinan.
2. Kemiskinan absolut adalah derajat kemiskinan dibawah, dimana kebutuhan-kebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak dapat terpenuhi. Konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan.
3. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan karena ketimpangan dalam struktur ekonomi suatu negara atau struktur pendistribusian fasilitas yang membuat suatu daerah penduduknya menjadi miskin.
4. Kemiskinan sosial budaya adalah kemiskinan yang dikaitkan dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat, atau lebih singkatnya kondisi sosial budaya yang memaksa masyarakat di daerah itu menjadi miskin.
C. Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan
Tidak sulit mencari faktor-faktor penyebab kemiskinan, tetapi dari faktor-faktor tersebut sangat sulit memastikan mana yang merupakan penyebab sebenarnya serta mana yang berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap perubahan kemiskinan. Umumnya, kemiskinan banyak dihubungkan dengan:
1. Penyebab individual atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin.
2. Penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga.
3. Penyebab sub-budaya (subcultural), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar.
4. Penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi.
5. Penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial.
Selain yang telah disebutkan di atas, faktor-faktor lain penyebab kemiskinan diantaranya:
1. Tingkat dan laju pertumbuhan output
2. Tingkat upah neto
3. Distribusi pendapatan
4. Kesempatan kerja
5. Tingkat inflasi
6. Pajak dan subsidi
7. Investasi
8. Alokasi serta kualitas SDA
9. Ketersediaan fasilitas umum
10. Penggunaan teknologi
11. Tingkat dan jenis pendidikan
12. Kondisi fisik dan alam
13. Politik
14. Bencana alam
15. Peperangan
D. Dampak Kemiskinan
Banyak dampak yang terjadi yang disebabkan oleh kemiskinan, diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Kesejahteraan masyarakat rendah. Ini berarti dengan adanya tingkat kemiskinan yang tinggi banyak masyarakat yang tidak memiliki pendapatan untuk mencukupi kebutuhan hidup masyarakat.
2. Tingkat kematian meningkat. Ini dimaksudkan bahwa masyarakat banyak yang mengalami kematian akibat kelaparan atau melakukan tindakan bunuh diri, karena tidak kuat menjalani kemiskinan yang dialami.
3. Banyak penduduk kelaparan karena tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan akan makanan yang mereka makan sehari-hari.
4. Tingkat pemdidikan rendah. Ini menyebabkan masyarakat tidak mempunyai pengetahuan yang cukup untuk mendapatkan pekerjaan dan tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk memperoleh pendapatan.
5. Tingkat kriminalitas meningkat. Masyarakat menjadi terdesak untuk memperoleh pendapatan dengan cara kejahatan, karena dengan cara-cara kejahatan mereka tidak mempunyai modal, yaitu ilmu dan keterampilan yang cukup.
Dampak yang ditimbulkan akibat kemiskinan sangat beragam mencakup hampir semua dimensi kehidupan masyarakat dan negara. Terjadinya berbagai permasalahan sosial seperti kejahatan, ketunasosialan, keterlantaran, keterasingan, merupakan manifestasi dan kemiskinan. Dengan kata lain, kemiskinan terbukti menjadi faktor utama rapuhnya ketahanan tatanan sosial sebuah keluarga, suatu komunitas, kelompok atau masyarakat, bangsa dan bahkan negara.
E. Mengukur Kemiskinan
Kemiskinan bisa dikelompokan dalam dua kategori, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut mengacu pada satu set standar yang konsisten, tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat/negara. Sebuah contoh dari pengukuran absolut adalah persentase dari populasi yang makan dibawah jumlah yang cukup menopang kebutuhan tubuh manusia (kira kira 2000-2500 kalori per hari untuk laki-laki dewasa).
Bank Dunia mendefinisikan Kemiskinan absolut sebagai hidup dengan pendapatan dibawah USD $1 per hari dan Kemiskinan menengah untuk pendapatan dibawah $2 per hari, dengan batasan ini maka diperkiraan pada 2001 1,1 miliar orang di dunia mengkonsumsi kurang dari $1 per hari dan 2,7 miliar orang didunia mengkonsumsi kurang dari $2 per hari. Proporsi penduduk negara berkembang yang hidup dalam Kemiskinan ekstrim telah turun dari 28% pada 1990 menjadi 21% pada 2001. Melihat pada periode 1981-2001, persentase dari penduduk dunia yang hidup dibawah garis kemiskinan $1 per hari telah berkurang separuh. Tetapi, nilai dari $1 juga mengalami penurunan dalam kurun waktu tersebut.
Berikut adalah contoh data jumlah dan persentase penduduk miskin menurut daerah dan menurut pulau yang diambil dari data Badan Pusat Statistik:
Tabel 1
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Menurut Daerah, Maret 2011–September 2011
Daerah/Tahun
(1)
|
Jumlah Penduduk
Miskin (Juta)
(2)
|
Persentase Penduduk
Miskin
(3)
|
Perkotaan
Maret 2011
September 2011
|
11,05
10,95
|
9,23
9,09
|
Perdesaan
Maret 2011
September 2011
|
18,97
18,94
|
15,72
15,59
|
Kota+Desa
Maret 2011
September 2011
|
30,02
29,89
|
12,49
12,36
|
Sumber: Diolah dari data Susenas Maret 2011 dan September 2011
Tabel 2
Pulau
|
Jumlah Penduduk Miskin (000)
|
Persentase Penduduk Miskin (%)
| ||||
Kota
|
Desa
|
Kota+Desa
|
Kota
|
Desa
|
Kota+Desa
| |
Sumatera
Jawa
Bali, NTT dan NTB
Kalimantan
Sulawesi
Maluku dan Papua
|
2.045,34
7.527,73
645,32
266,03
354,15
116,01
|
4.273,53
9.216,68
1.420,50
705,86
1.798,00
1.520,99
|
6.318,87
16.744,41
2.065,82
971,88
2.152,15
1.637,00
|
10,10
9,28
12,29
4,45
5,96
6,09
|
13,55
16,08
17,51
8,65
15,32
33,21
|
12,20
12,09
15,46
6,88
12,17
25,25
|
Indonesia
|
10.954,58
|
18.935,56
|
29.890,14
|
9,09
|
15,59
|
12,36
|
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Pulau, September 2011
Sumber: Diolah dari data Susenas September 2011
Meskipun kemiskinan yang paling parah terdapat di dunia bekembang, ada bukti tentang kehadiran kemiskinan di setiap region. Di negara-negara maju, kondisi ini menghadirkan kaum tuna wisma yang berkelana ke sana kemari dan daerah pinggiran kota dan ghetto yang miskin. Kemiskinan dapat dilihat sebagai kondisi kolektif masyarakat miskin, atau kelompok orang-orang miskin, dan dalam pengertian ini keseluruhan negara kadang-kadang dianggap miskin. Untuk menghindari stigma ini, negara-negara ini biasanya disebut sebagai negara berkembang.
F. Kondisi Kemiskinan di Pedesaan
Kemiskinan petani pedesaan barangkali dapat dijelaskan melalui capability approach yang diketengahkan oleh Amartya Sen (1999) didalam Development As Freedom. Menurut Sen, kemiskinan berkaitan dengan freedom of choice; orang miskin sama sekali tidak memiliki freedom of choice karena terjadi capability deprivation. Capability mengacu pada dua perkara, yaitu ability to do dan ability to be. Petani miskin dipedesaan benar-benar mengalami ability to do dan ability to be yang rendah karena mereka dalam posisi yang dirampas. Berbagai macam deprivation dapat diketengahkan disini:
1. Structural devrivarion. Struktur berkaitan dengan:
a. power relations, dimana posisi petani selalu dalam posisi yang lemah,
b. adanya kebijakan pemerintah yang memengaruhi kebijakan dalam penangulangan kemiskinan,
c. dualisme ekonomi yang muncul dalam wajah baru.
2. Social capability deprivation: orang miskin tidak dapat meraih kesempatan, informasi, pengetahuan, ketrampilan, partisipasi dalam organisasi.
3. Economic capability deprivation: orang miskin tidak dapat mengakses fasilitas keuangan pada lembaga-lembaga keuangan resmi seperti perbankan, tetapi mereka terjebak pada bank plecit dan kaum rentenir yang tidak membutuhkan prosedur yang berbelit-belit.
4. Technological capability deprivation: dimana orang miskin tidak dapat memiliki teknologi baru yang memerlukan modal yang cukup besar. Teknologi tradisional seperti pembuatan alat-alat dari bahan lokal (tanah, bambu, kayu, dll) telah digantikan oleh alat-alat pabrikan.
5. Political capability deprivation: petani miskin di pedesaan tidak mampu memengaruhi keputusan politik yang dirumuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tidak didengarkan aspirasinya, tidak memiliki kemampuan untuk melakukan collective action.
6. Psychological deprivation: petani miskin pedesaan selalu memperoleh stigma sebagai orang-orang yang kolot, bodoh, malas, tidak aspiratif. Stigma inilah yang berakibat mereka menjadi rendah diri dan merasa disepelekan, merasa teralienasi di dalam kehidupan sosial dan politik.
Kemiskinan petani dipedesaan semakin diperparah dengan munculnya sistem ekonomi global yang menganut paham neo-liberalisme. Tiga alat neo-lib yaitu World Bank, International Moneteray Fund (IMF) dan World trade organization kelihatannya tidak memihak pada petani miskin (catatan: sekarang para staf ahli dari Bank Dunia seperti Sen, Stilgitz, Woolcock dan Narayan) telah membaca tanda-tanda meningkatnya kemiskinan global karena perilaku neo-lib yang menyarankan untuk menghapus kemiskinan dinegara ketiga melalui structural adjustment programs, yaitu:
a. free trade,
b. penghapusan tarif, dan
c. mengganti tanaman pangan dengan tanaman komoditas.
Akibatnya adalah fatal, jumlah kemiskinan dunia meningkat menjadi lebih dari dua miliar penduduk. Di India jumlah orang miskin meningkat menjadi dua kali lipat. Dan yang paling menikmati kemiskinan penduduk dunia ketiga adalah negara-negara kapitalis.
G. Kondisi Kemiskinan di Indonesia
TN-Center, kemiskinan adalah permasalahan yang bersifat multidimensi. Kemiskinan tidak bisa lagi hanya dipahami sebagai sekedar kondisi ketidakmampuan seseorang untuk mencukupi kebutuhan material dasar, melainkan di dalamnya mencakup dimensi rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, tidak adanya jaminan masa depan, kerentanan (vulnerability), ketidakberdayaan, ketidakmampuan menyalurkan aspirasi, dan ketersisihan dalam peranan sosial. Maka adalah suatu kesalahan jika saat ini orang-orang yang disebut sebagai orang miskin derajat kemanusiaannya hanya dipersamakan dengan beberapa kilo kalori.
Di Indonesia, pernah digunakan dua ukuran, yaitu ukuran menurut BPS yang menggunakan pendekatan basic needs dengan indikator Head Count Index (HDI) dan bersifat makro serta ukuran menurut BKKBN yang lebih bersifat mikro. Pengukuran kemiskinan juga dapat dipandang dari sudut non moneter. Dari sudut ini, kemiskinan dilukur dari akses penduduk akan kesehatan, pendidikan, kemampuan mengemukakan aspirasi dan lain-lain adalah ukuran kemiskinan dari sudut pandang non moneter.
Kondisi kemiskinan di Indonesia dilihat dari sisi pendidikan, ketenagakerjaan, fertilitas, mortalitas dan harapan hidup, kesehatan dan fasilitas perumahan. Permasalahan kemiskinan dilihat dari tiga aspek yaitu kegagalan pemenuhan hak dasar, beban kependudukan serta ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender.
Kebijakan pengentasan kemiskinan yang diambil pada tiap era pemerintahan berbeda-beda, demikian pula implikasi yang diperoleh. Pemerintahan era orde baru mampu menekan laju pertambahan jumlah orang miskin hingga yang terendah sebesar 25,9 juta penduduk atau 13,7 persen dari total penduduk Indonesia pada tahun 1993. Dan sempat mengalami kenaikan hingga akhir pemerintahannya, mencapai angka tertinggi 49,5 juta orang (1998) dan menjadi yang tertinggi sampai saat ini. Selanjutnya pada era pemerintahan pasca orde baru, jumlah orang miskin terus mengalami penurunan.
Di Indonesia, pernah digunakan dua ukuran, yaitu ukuran menurut BPS yang menggunakan pendekatan basic needs dengan indikator Head Count Index (HDI) dan bersifat makro serta ukuran menurut BKKBN yang lebih bersifat mikro. Pengukuran kemiskinan juga dapat dipandang dari sudut non moneter. Dari sudut ini, kemiskinan dilukur dari akses penduduk akan kesehatan, pendidikan, kemampuan mengemukakan aspirasi dan lain-lain adalah ukuran kemiskinan dari sudut pandang non moneter.
Kondisi kemiskinan di Indonesia dilihat dari sisi pendidikan, ketenagakerjaan, fertilitas, mortalitas dan harapan hidup, kesehatan dan fasilitas perumahan. Permasalahan kemiskinan dilihat dari tiga aspek yaitu kegagalan pemenuhan hak dasar, beban kependudukan serta ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender.
Kebijakan pengentasan kemiskinan yang diambil pada tiap era pemerintahan berbeda-beda, demikian pula implikasi yang diperoleh. Pemerintahan era orde baru mampu menekan laju pertambahan jumlah orang miskin hingga yang terendah sebesar 25,9 juta penduduk atau 13,7 persen dari total penduduk Indonesia pada tahun 1993. Dan sempat mengalami kenaikan hingga akhir pemerintahannya, mencapai angka tertinggi 49,5 juta orang (1998) dan menjadi yang tertinggi sampai saat ini. Selanjutnya pada era pemerintahan pasca orde baru, jumlah orang miskin terus mengalami penurunan.
H. Kebijakan Anti Kemiskinan
Peneliti mengetengahkan suatu pendekatan kemiskinan yang sekarang ini juga disarankan oleh para penasehat Bank Dunia. Pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan modal sosial. Pendekatan ini telah ditunjukkan oleh banyak peneliti yang menyatakan bahwa pengentasan kemiskinan berkaitan erat dengan peranan modal sosial. Modal sosial berkaitan dengan social networking, norm of trust, mutual reciprocity dan mutual benefit. Hasil penelitian Grootaert (1999), Putnam (2000; 2002), Coleman (2000), Woolcock (2002), Slamet (2010) menunjukkan bahwa modal sosial dapat membantu dalam pengentasan kemiskinan. Menurut hasil penelitian Slamet (2010) modal sosial dapat diciptakan melalui 11 pembangunan institusi-institusi sosial. Institusi sosial memungkinkan terbentuknya modal sosial yang pada gilirannya dapat mengentaskan kemiskinan.
Tanggapan utama terhadap kemiskinan adalah:
1. Bantuan kemiskinan, atau membantu secara langsung kepada orang miskin. Ini telah menjadi bagian pendekatan dari masyarakat Eropa sejak zaman pertengahan.
2. Bantuan terhadap keadaan individu. Banyak macam kebijakan yang dijalankan untuk mengubah situasi orang miskin berdasarkan perorangan, termasuk hukuman, pendidikan, kerja sosial, pencarian kerja, dan lain-lain.
3. Persiapan bagi yang lemah. Daripada memberikan bantuan secara langsung kepada orang miskin, banyak negara sejahtera menyediakan bantuan untuk orang yang dikategorikan sebagai orang yang lebih mungkin miskin, seperti orang tua atau orang dengan ketidakmampuan, atau keadaan yang membuat orang miskin, seperti kebutuhan akan perawatan kesehatan.
Saat ini permasalahan ekonomi yang mendesak adalah pengangguran dan rakyat miskin yang jumlahnya sangat besar. Ini disebabkan karena gerak ekonomi berjalan lamban (down turn). Investasi yang berjalan tidak mampu menyerap pertambahan tenaga kerja yang tumbuh sementara tenaga kerja penganggur yang ada selama ini jumlahnya juga sudah besar. Ini telah berjalan bertahun tahun sehingga berakumulasi menjadi jumlah di luar batas kewajaran. Akibatnya, tercipta masyarakat miskin yang berjumlah besar pula.
Kemiskinan ini berakibat pada semakin rendahnya pendapatan riil dan merusak sendi-sendi kehidupan lainnya, seperti pedidikan dan kesehatan. Yang terkena imbasnya tidak sekadar pengurangan pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat tetapi juga pada kualitas pendidikan dan kualitas kesehatan. Pendidikan masyarakat menjadi mundur dalam pengertian tidak saja semakin banyak anak-anak berusia sekolah yang tidak bersekolah tetapi mutunya juga menurun.
Demikian juga dengan tingkat kesehatan. Pengeluaran kesehatan menjadi pengeluaran mewah karena biayanya tinggi dan banyak anggota masyarakat yang tidak mampu membayar biaya dimaksud. Itu berarti secara perlahan kualitas hidup pun menjadi menurun. Gurita pengangguran dan kemiskinan ini tidak bisa dibiarkan. Ia harus dihentikan dengan suatu aktivitas ekonomi yang besar (big push) melalui penanaman modal oleh pemerintah ataupun pihak perusahaan swasta.
Namun, pemerintah sendiri atau pihak usaha swasta juga belum mampu mendorong perputaran aktifitas ekonomi dalam gerakan yang lebih besar. Kondisi mereka juga dalam sempoyongan. Itu berarti untuk saat ini kita harus menunggu sampai itu terjadi saat di mana pemerintah atau pengusaha swasta mampu dan mau menanamkan modalnya (investasi). Jika demikian halnya apa yang akan terjadi pada masa menunggu ini. Tentu semakin banyak anggota masyarakat yang menganggur dan miskin.
Namun, pemerintah sendiri atau pihak usaha swasta juga belum mampu mendorong perputaran aktifitas ekonomi dalam gerakan yang lebih besar. Kondisi mereka juga dalam sempoyongan. Itu berarti untuk saat ini kita harus menunggu sampai itu terjadi saat di mana pemerintah atau pengusaha swasta mampu dan mau menanamkan modalnya (investasi). Jika demikian halnya apa yang akan terjadi pada masa menunggu ini. Tentu semakin banyak anggota masyarakat yang menganggur dan miskin.
Timbul pertanyaan siapa yang menganggur dan siapa yang miskin tersebut? Jawabannya adalah masyarakat jelata, yang umumnya adalah mereka yang tidak mempunyai akses ke sektor formal, berpendidikan rendah dan berdaya ekonomi marjinal. Maka kalau harus menunggu tentu nasib para warga yang menganggur dan miskin tersebut menjadi semakin parah. Tentu hal ini tidak dapat dibiarkan karena dampak yang muncul bukan saja pada diri warga tersebut tapi juga pada kenyamanan dan kestabilan masyarakat lainnya. Dalam konteks yang seperti inilah pemerintah perlu mendorong perkembangan ekonomi rakyat. Mengapa, karena penganggur dan rakyat miskin tersebut adalah rakyat jelata yang merupakan masyarakat marjinal di mana ekonomi rakyat itu bekerja. Ekonomi rakyat adalah kegiatan ekonomi yang berskala kecil yang dilakukan oleh rakyat dan biasanya bersifat informal. Ekonomi rakyat mampu menekan tingkat pengangguran dan merupakan salah satu sumber pendapatan bagi masyarakat miskin untuk ukuran yang sebanding.
Jika begitu halnya maka ekonomi rakyat harus dikembangkan dalam rangka untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Ekonomi rakyat, sesuai dengan ukurannya, diharapkan mampu menyelesaikan kedua masalah tersebut secara langsung. Cara ini lebih fokus pada penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat jelata.
Jika begitu halnya maka ekonomi rakyat harus dikembangkan dalam rangka untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Ekonomi rakyat, sesuai dengan ukurannya, diharapkan mampu menyelesaikan kedua masalah tersebut secara langsung. Cara ini lebih fokus pada penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat jelata.
Oleh sebab itu, mengembangkan ekonomi rakyat dapat dianggap sebagai salah satu pilihan untuk mengatasi masalah kemiskinan yang terdapat di masyarakat. Cara ini pun dianggap lebih terhormat di mana mereka bukan sebagai orang yang minta dikasihani. Cara ini adalah cara bagaimana mereka diberdayakan dengan memberikan peluang/kesempatan untuk berusaha pada bidang ekonomi rakyat. Yang diharapkan adalah suatu pengertian dari pemerintah sekaligus mengaturnya secara tepat agar ekonomi rakyat berjalan seperti yang diharapkan. Pemerintah diharapkan dapat memberi kesempatan kepada mereka sehingga mendorong mereka untuk tetap bertahan hidup.
I. Langkah-Langkah Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia
Untuk menghilangkan atau mengurangi kemiskinan di tanah air diperlukan suatu strategi dan bentuk intervensi yang tepat, dalam arti cost effectiveness-nya tinggi. Ada tiga pilar utama strategi pengurangan kemiskinan, yakni sebagai berikut:
1. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan yang pro kemiskinan.
2. Pemerintahan yang baik (good governance).
3. Pembangunan sosial.
Untuk mendukung strategi tersebut diperlukan intervensi-intervensi pemerintah yang sesuai dengan sasaran atau tujuan yang bila di bagi menurut waktu yaitu:
1. Intervensi jangka pendek, terutama pembangunan sektor pertanian dan ekonomi pedesaan.
2. Intervensi jangka menengah dan panjang, meliputi: pembangunan sektor swasta, kerjasama regional, APBN dan administrasi, desentralisasi, pendidikan dan kesehatan penyediaan air bersih dan pembangunan perkotaan.
Langkah-langkah penanggulangan kemiskinan ini tidak dapat ditangani sendiri oleh satu sektor tertentu, tetapi harus multi sektor dan lintas sektor dengan melibatkan stakeholder terkait untuk meningkatkan efektivitas pencapaian program yang dijalankan. Oleh sebab itu, langkah-langkah yang ditempuh dalam penanggulangan kemiskinan dijabarkan ke dalam program sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
a. Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya.
b. Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas.
c. Pengadaan peralatan dan perbekalan termasuk obat generik.
d. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar mencakup kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, pemberantasan penyakit menular dan peningkatan gizi.
e. Pengadaan dan Peningkatan SDM tenaga kesehatan.
2. Program Pelayanan Pendidikan
a. Peningkatan Pendidikan Dasar
b. Peningkatan Pendidikan Menengah dan Tinggi
c. Peningkatan Pendidikan Luar Sekolah
d. Pengembangan dan Pemanfaatan Hasil Penelitian dan IPTEK
e. Peningkatan Apresiasi seni
f. Pelestarian dan Pengembangan Desa tambaagung ares.
Pemerintah melalui Pendidikan Luar Sekolah, sebenarnya telah membuka peluang bagi masyarakat untuk mengikuti program pendidikan keterampilan sesuai dengan keinginan dan keperluan masing-masing. Kecakapan hidup, sebenarnya lebih bermanfaat bagi masyarakat, terutama kaum perempuan yang akhirnya bertindak sebagai manager keuangan dalam rumah tangganya. Bisa kita lihat berapa banyak perempuan yang rela berdagang, berapa banyak yang rela menjadi penjaja jasa dan berapa banyak yang harus menerima sebagai pemulung karena mereka tidak bisa berkreasi atau tidak ahli dalam bidang keterampilan. Padahal jika mereka terampil, misalkan sebagai pengrajin, sebagai pengelola salon kecantikan, maupun ahli di bidang lainnya, tentulah mereka bakal mendapatkan penghasilan tambahan yang berguna sebagai penopang ekonomi keluarga.
Bantuan pendidikan dan kursus gratis dari pemerintah kepada masyarakat kurang mampu agar dapat melanjutkan sekolahnya tanpa bingung soal biaya. Kursus menjahit, memasak untuk ibu-ibu atau bapak-bapak, serta menyediakan fasilitasnya, seperti mesin jahit dan peralatan memasak agar setelah selesai kursus, para bapak dan ibu tersebut bisa langsung mempraktikkan keahliannya di lingkungan dimana mereka tinggal.
Pelayanan kesehatan bagi orang miskin sering menjadi sorotan pemerintah, seiring meningkatnya jumlah orang miskin dan naiknya pelayananan pengobatan. Adanya program pelayanan kesehatan bagi orang miskin dari pemerintah memang sedikit membantu bagi orang miskin namun pelaksanaannya banyak menemui kendal-kendala. Program pelayanan kesehatan bagi orang miskin perlu diperbaiki dengan cara mengajak partisipasi aktif dari masyarakat sekitar untuk mendukung program pelayanan ini yang telah berjalan meskipun masih mandek-mandek.
Selain itu, pemerintah harus menyediakan lebih banyak lagi lapangan pekerjaan, agar dapat membantu masyarakat dalam memecahkan masalah kehidupan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anggota keluarganya.
Selain pemerintah, masyarakat juga harus ikut andil dalam mensejahterakan kehidupan. Apabila masih belum ada lowongan pekerjaan, masyarakat bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, lebih bagus jika lapangan pekerjaan buatan sendiri itu bisa menampung orang lain untuk menjadi karyawan kita.
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Kemiskinan merupakan masalah yang selalu ada pada setiap negara. Permasalahan kemiskinan tidak hanya terdapat di negara-negara berkembang saja, bahkan di negara maju juga mempunyai masalah dengan kemiskinan. Kemiskinan tetap menjadi masalah yang rumit, walaupun fakta menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di negara berkembang jauh lebih besar dibanding dengan negara maju. Hal ini dikarenakan negara berkembang pada umumnya masih mengalami persoalan keterbelakangan hampir di segala bidang, seperti: kapital, teknologi, kurangnya akses-akses ke sektor ekonomi, dan lain sebagainya.
Ada dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi, yakni kemiskinan alamiah dan buatan. Kemiskinan alamiah terjadi antara lain akibat sumber daya alam yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah dan bencana alam. Kemiskinan buatan terjadi karena lembaga-lembaga yang ada di masyarakat membuat sebagian anggota masyarakat tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas lain yang tersedia, hingga mereka tetap miskin.
Penyebab orang menjadi miskin adalah karena ia terjebak dalam perangkap kemiskinan kemiskinan materil, kelemahan jasmani, isolasi, kerentanan, dan ketidakberdayaan. Ini masalah sosial dan kultural. Makanya penanggulangan kemiskinan mesti melibatkan transformasi sosial dan kultural juga, termasuk perubahan nilai-nilai (misal: etos kerja). Pembagian sesuatu yang gratis adalah langkah tidak karena membudayakan kemiskinan.
Pembangunan ekonomi yang salah satu tujuannya menghapus atau setidak-tidaknya mengurangi kemiskinan, dalam realitasnya justru sering kali menimbulkan kemiskinan baru. Bahkan lebih daripada sekadar paradoks, realitas kemiskinan diyakini atau paling tidak disinyalir justru merupakan salah satu produk pembangunan Dalam konteks itulah pembicaraan mengenai modal menjadi amat relevan sebab faktanya orang kerap kali menjadi miskin (mengalami pemiskinan) dalam proses pembangunan karena orang tersebut tidak memiliki cukup modal.
B. Saran
Pemerintah sebaiknya menjalankan program terpadu secara serius dan bertanggung jawab agar dapat segera mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, mari kita dukung semua program pemerintah dengan sungguh-sungguh demi masa depan bangsa dan negara Indonesia terbebas dari kemiskinan. Marilah kita tingkatkan kepedulian dan kepekaan sosial untuk membantu saudara kita yang masih mengalami kemiskinan.
DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik (2012), Profil Kemiskinan di Indonesia September 2011, No.06/01/Th.XV, 2 Januari 2012.
George Ritzer, 2002, Sosiologi Ilmu Pengetahuan berparadigma Ganda, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
Rahardjo, 1999, Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian, Edisi Pertama, Gadjah Mada University Press.
Riska dkk, 2007, Makalah Masyarakat Pedesaan dan Perkotaan, Jakarta, Universitas Indraprasta.